04 November 2010

ANARKISME SEBAGIAN PEMUDA

Oleh Dadang Kusnandar

SEBAGAI warga Cirebon saya agak malu atas publikasi media menyoal Cirebon. Wilayah pantai utara Jawa Barat itu menjadi headline jika ada kekerasan sebagian pemuda. Bentuknya tawuran antar kampung, genk motor, perampokan bersenjata, dan sejenisnya hingga menelan korban jiwa.

Awal Oktober 2010 terjadi perkelahian antarkampung, Cangkol berhadapan dengan Kesunean. Apakah hanya karena soal kecil maka tawuran mudah tersulut? Atau adakah faktor lain sehingga kedua warga kampung yang hanya dibatasi jembatan saja bagai menyimpan bara?

Dalam bincang malam di rumah saya Minggu 24/10/10, Erwin R Josandi Ketua KNPI Kota Cirebon, ia memberi contoh 'obat' anarkisme. Meski belum jadi peredam, katanya ketika pemda memberi stimulan dana kepada Majelis Ta'lim. Anarkisme pemuda dua kampung bertetangga itu pada 2003 - 2008 agak reda. Mereka sibuk berpikir dan mengagendakan acara keagamaan. Mereka yang tidak terlibat dalam acara rohani itu, sedikitnya malu melakukan anarkisme.

Memang ada friksi ketika uang stimulan turun tapi tidak memicu perkelahian antar kampung. Repotnya banyak Majelis Taklim fiktif yang dibuat hanya untuk memperoleh dana. Maka pemerintah menyetop dana bantuan tersebut pada 2009. Cara lain, menurut budayawan cirebon Nurdin M Noer, ketika Cirebon dipimpin Walikota Tatang Suwardi, menggelar lomba tinju tingkat kota. Pesertanya para pemuda yang ingin melampiaskan machoisme secara positif. KONI Cirebon bergiat menggelar event tahunan ini. Dan piala disediakan oleh TNI AL (Lanal Cirebon). Dua kampung berseteru itu lokasi dengan markas Lanal Cirebon. Nurdin berasumsi sebaiknya lomba tinju dihidupkan kembali.

Cirebon tahun 1970-an adalah tahun ketika perkelahian antar genk menguat, namun perlahan susut melalui olah raga tinju. Hingga 1981 saya bahkan pernah ikut jadi penjaga tiket tinju yang diadakan KONI Cirebon bersama BRI. Artinya ada keinginan memasyarakatkan tinju (bukan meninju masyarakat) sebagai wahana pengganti tawuran antar genk.

Perkelahian antargenk biasa berlangsung karena masalah kecil dan tidak penting. Anak kolong (asrama tentara) berhadapan dengan genk kampung lain. Namanya pun ada seram : Genk Peti Mati! Pesisir pada masa kecil saya suka berantem dengan anak kolong. Lantaran teman kecil saya beberapa diantaranya anak kol�ng dekat rumah (bisa juga karena teman SD), tahun 1975 saya sempat dipukul anak pesisir. Waktu itu saya main ke rumah teman SD di Syekh Magelung, depan Pasar Pagi. Tiba-tiba, lelaki remaja memukul kepala dan mengenai telinga kiri, sambil berkata, "Kamu anak asrama!" Dia memukul lantas lari. Saya tidak mengejar bahkan melarang teman SD yang hendak mengejar dan "lapor" kepada kakaknya.

Tatang Suwardi saat itu boleh dikatakan berhasil mengeliminir anarkisme sebagian pemuda cirebon. Ring tinju jadi sasana dan ajang uji keperkasaan serta taktik. Anak-anak berprestasi di ranah olah raga. Tidak baku hantam dan lempar batu, bahkan panah sesama pemuda. Pemuda yang seharusnya dipersatukan, entah oleh Sumpah Amukti Palapa yang diucapkan Gadjah Mada maupun oleh Sumpah Pemuda 1928.

Citra kekerasan masyarakat pantura Jawa Barat sudah saatnya berubah jadi citra lembut. Marah berganti ramah, sebagaimana ciri kelembutan orang timur (baca : Indonesia). Penerus/ keturunan pasukan Sultan Agung Mataram paska kalah perang di Batavia 1628-1629 dan tersebar di pantura Jawa Barat itu, sudah saatnya mengembalikan kelembutan budaya Jawa.

03 November 2010

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2010


Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2010 Tingkat Kota Cirebon dilaksanakan di Alun-Alun Kejaksan dengan mengadakan upacara bersama. Dalam kesempatan tersebut Walikota Cirebon Subardi SPd selaku Inspektur Upacara menyerahkan bantuan kepada KNPI Kota Cirebon berupa sebuah mobil operasional dengan sistem pinjam pakai.

Dodi Solihudin, 28 Oktober 2010

10 Agustus 2010

Mahasiswa Kritisi Penggunaan Dana Cukai Rokok

4 Feb 2010 17:14 - Raharjo

CIREBON : Sejumlah mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Perjuangan (GMP) Cirebon melakukan aksi demo didepan kantor walikota Cirebon. Mereka menuntut kejelasan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau senilai Rp8,1 miliar.

Aksi dilakukan setelah dianggap pemerintah Kota Cirebon terkesan menutupi penggunaan dana miliaran rupiah tersebut.

"Sejak diluncurkan, OPD sepertinya kebingungan untuk melaksanakan program dari dana itu," kata salah satu pendemo dalam orasinya.

Dalam aksinya mereka meminta agar walikota bertanggungjawab atas transparansi penggunaan dana cukai. Audit penggunaan dana cukai juga harus dilakukan.

"Kami akan terus mengawasi penggunaan dana cukai rokok tersbeut karena rawan penyelewengan." (BC-11)

19 Juli 2010

Perwali Bunuh Sekolah Swasta

Hasil Rapat, FKKSS Berencana PTUN-Kan Perwali PPDB

KESAMBI – Akibat PPDB tahun ini, nasib sekolah swasta nyaris di ujung tanduk. Ungkapan keprihatinan mendalam itu disampaikan Forum Komunikasi Kepala SMP/MTS (FKKSS) Se-Kota Cirebon, Agus Sunandar SPd. Menurutnya, Perwali PPDB Nomor 15 tahun 2010 itu telah membunuh sekolah swasta. “Perwali ini telah membunuh sekolah swasta,” ujarnya, Kamis (15/7).
Bagi Agus, akibat Perwali dan pelaksanaan PPDB tahun ini, sebagian besar sekolah-sekolah swasta sudah dalam kondisi kolaps. Pasalnya, tidak sedikit siswa yang telah mendaftar ke sekolah swasta, namun mendaftar lagi ke sekolah negeri dan diterima di negeri. Padahal saat itu pendaftaran PPDB telah ditutup.
“Saya tidak tahu kenapa kok bisa begitu. Padahal sudah jelas pendaftaran sudah ditutup,” terangnya kepada koran ini saat ditemui di ruang kerjanya di SMP Widya Utama.
Menurutnya, kehancuran sekolah swasta jauh-jauh hari sudah dikhawatirkan para pengelola sekolah swasta dengan pemberlakuan kuota 90:10. Sebab, pada mulanya siswa yang menimba pendidikan di sekolah swasta, sebagian besar berasal dari siswa Kota Cirebon. Sedangkan luar kota sangat sedikit. Sementara di sekolah negeri siswa luar kota mulanya sebesar 40 persen. Artinya, kuota ini sama saja tidak memberi kesempatan sekolah swasta untuk maju.
”Sekarang harapannya kan bagi yang tidak tertampung di negeri, siswa bisa bersekolah di swasta. Tapi praktiknya tidak, yang tersisa itu masih juga diambil sekolah negeri. Setelah pengumuman kelulusan, penerimaan masih saja dilakukan. Apakah negeri passing grade-nya berubah setelah pengumuman, atau melakukan dengan cara lain, yang saya sendiri tidak mengerti cara apa itu,” ungkapnya.

Tidak kalah penting, kata dia, Perwali dibuat tanpa dasar hukum yang detail. Perwali itu adalah bentuk diskriminasi pendidikan. Padahal pasal 2 ayat 1 UU Sisdiknas berbunyi, Pemda wajib memberi pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu, bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Pasal 4, 5 dan 6 UU Sisdiknas juga menyiratkan seperti itu.

Lebih parah lagi, sambung Agus, Perwali sudah bertabrakan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Sudah diketahui secara luas, bahwa pembiayaan pendidikan di setiap daerah tidak melulu dibiayai oleh daerah, justru mayoritas didanai APBN dan APBD Provinsi. Lalu bagaimana dengan anak-anak Kota Cirebon yang bersekolah di luar Kota Cirebon, berkuliah di banyak daerah di nusantara.
”Boleh semangatnya otonomi. Tapi jangan lupa bingkainya tetap NKRI. Pengelola kota ini harus tahu dan sadar akan itu. Peraturan yang di bawah tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ucapnya.
Menyikapi kondisi ini, Agus mengatakan dalam rapat FKKSS tentang evaluasi PPDB kemarin, sempat mencuat wacana untuk mem-PTUN-kan Perwali. Wacana ini juga telah mendapat dukungan dari para guru-guru swasta, karena ini menyangkut nasibnya. ”Tolong dengar wahai pemimpin kota ini. Lihat langsung di bawah sini,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan, DPD KNPI Kota Cirebon, Hartoyo mengatakan bercermin dari keadaan yang ada, sangat mendesak untuk mengevaluasi Perwali. (hen)

04 Juli 2010

KNPI Desak Pembatasan Warga Luar Kota Dicabut

Radar Cirebon
Sabtu, 3 Juli 2010

Lemahwungkuk-Eksodus warga Kabupaten Cirebon dengan membuat kartu keluarga (KK) agar bisa bersekolah di Kota Cirebon, menjadi perhatian masyarakat.
Pengurus DPD KNPI Kota Cirebon, Hartoyo menilai kebijakan Walikota melakukan pembatasan siswa dari luar daerah adalah kebijakan yang salah. karena bagaimanapun pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara, tidak terkecuali warga Kabupaten Cirebon yang ingin bersekolah di kota. "Kalau kondisinya seperti ini, berarti Walikota telah membuat kebijakan yang salah dan melanggar HAM." ungkapnya.
Menurut Hartoyo, mengacu kepada UUD 45, setiap warga negara punya hak mendapatkan pengajaran dan tidak pernah mengenal batas wilayah. Malah dalam Islam juga menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu hingga ke negeri China dan tidak pernah ada pembatasan wilayah.
Melihat kondisi demikian, pria kelahiran Semarang ini mendesak Walikota untuk mencabut kebijakan pembatasan siswa. Jika tetap diterapkan, sambungnya. Maka Walikota yang diusung PDIP ini jelas menyalahi Undang-undang.
"Kami menuntut aturan pembatasan siswa dari luar daerah untuk dicabut." desaknya.
Pihaknya juga mendesak Gubernur untuk turun tangan dan meminta perwali tersebut dicabut. karena pendidikan bersifat universal dan tidak boleh dipersempit.
banyaknya warga luar daerah yang membuat KK (kartu keluarga) sebenarnya bukan warga yang salah. Kondisi ini muncul akibat sebuah aturan yang salah hingga terjadi eksodus penduduk ke Kota Cirebon." ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Kependudukan Maman Firmansyah saat ditemui diruang kerjanya membenarkan kesibukan Disdukcapil sejak pertengahan Juni semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya anak-anak usia sekolah dari Kabupaten yang mengajukan pindah ke kota dengan alasan untuk bisa tetap melanjutkan sekolah ke kota.
"Peningkatan pembuatan KK ini akibat banyaknya warga yang pindah ke sini untuk mengurus KK. dan KK menjadi salahsatu persyaratan mendaftar ke sekolah bagi mereka yang bukan dari luar Kota Cirebon." ungkapnya.
Menurut pria berkacamata ini, karena banyaknya yang mengajukan KK pindahan, pihaknya tidak hafal angka pastinya. Namun dirinya menegaskan pengajuan pembuatan KK jumlahnya mencapai ratusan dan pekan-pekan ini menjadi hari-hari yang menyibukkan bagi Disdukcapil.
Pengajuan pindah untuk bersekolah di Kota Cirebon dengan membuat KK sebenarnya legal, tapi dampaknya tetap saja mereka menikmati anggaran pendidikan di Kota Cirebon.
Sekdes Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, Hendra Rusnandar membenarkan warganya yang akan melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon banyak yang mengajukan surat pindah. Kepindahan mereka rata-rata untuk bisa bersekolah di kota, meskipun pada perjalanannya nanti mereka tetap tinggal di Desa Pamengkang.
"Warga mengajukan surat pindah dan numpang KK di saudara mereka yang di kota, tetapi itupun hanya bersifat administratif saja. kenyataannya nanti mereka tetap tinggal disini(Pamengkang.red)." pungkasnya. (abd)

29 Juni 2010

Tujuh Kepala Daerah Dapat KNPI Award

Selasa, 15 Juni 2010 | 17:19 WIB

BANDUNG, TRIBUN - Tujuh kepala daerah, yakni Wali Kota Bandung, Bupati Karawang, Wali Kota Cirebon, Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bupati Sumedang, Bupati Purwakarta, dan Wali Kota Bekasi, mendapat KNPI Award dalam acara pembukaan rapat kerja daerah DPD KNPI Jabar di aula barat Gedung Sate, Selasa (15/6).
Ketua panitia, Hotma Agus Sihombing, mengatakan bahwa kehadiran para kepala daerah merupakan simbol dukungan dan konsistensi pemerintah dalam rangka memajukan para pemuda. Dan, katanya, pemberian penghargaan sebagai bukti dari dukungan nyata yang telah diberikan oleh enam kepala daerah tersebut.
Di tempat yang sama Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, berpesan dalam acara pemuda ini agar perannya mampu menjadi agen perubahan dan informasi untuk masyarakat terutama usia perkawinan usia yang masih banyak dilakukan dalam umur yang masih remaja.
"Pemuda harus menjadi agen perubahan di masing-masing wilayah," kata Dede.
Ketua DPD KNPI Jabar Dian Rahadian mengatakan pemberian penghargaan akan dilakukan setiap tahun. Penilaian diberikan kepada KNPI wilayah kabupaten/kota masing-masing. (Tantan)

HARI KEBANGKITAN NASIONAL : INDONESIA HARUS LEBIH MAJU LAGI

Perjuangan Harus dilanjutkan.

Kota Cirebon Jawa Barat, Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh tanggal 20 Mei harus bisa menjadi renungan semua pihak akan perjuangan para pendahulu kita di zaman dulu. Kepada RRI Sekertaris Generasi Muda Forum Komuniskasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI POLRI – GM FKPPI – Kota Cirebon MOHAMMAD DANY JAELANI S.Sos mengatakan Sebagai generasi penerus bangsa kita para pemuda – pemudi harus bisa melanjutkan perjuangan para pendahulu kita untuk menggelorakan kembali semangat nasionalisme. Menurutnya dengan tema “ Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Tingkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI –“ kita harus lebih membangkitkan jiwa dan semangat Patriotisme terutama dalam jiwa masing – masing individu, karena masih banyak pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang belum diselesaikan. Semangat kepahlawanan harus pula kita jelmakan dalam bentuk sikap tindak tanduk yang jujur tidak mementingkan Diri Sendiri atau golongannya. Refleksi Kebangkitan Nasional pun bisa dilakukan dengan Pengabdian terhadap tugas, kesadaran diri pribadi serta tanggung jawab yang penuh atas apa yang dikerjakan terutama dalam bersosial dengan lingkungan masyarakat. Kita juga harus bersatu padu karena kemunculan secara tidak terduga akan ego sentries dari Individu ataupun kelompok bisa saja terjadi kapan pun dan dimanapun. Untuk itu dengan bersatu dan maju bersama – sama tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan lebih maju lagi. Lebih lanjut DANY JAELANI mengatakan, dalam memeperingati Hari kebangkitan Nasional pihaknya juga akan menggelar aksi social berupa kunjungan ke panti asuhan di wilayah Kota Cirebon tepatnya di Panti BUDI ASIH Wahidin Kota Cirebon untuk memberikan sedikit bantuan social kepada saudara – saudara yang berhak. Hal serupa juga diungkapkan Komite Nasional Pemuda Indonesia – KNPI – Kota Cirebon ERWIN JOSANDI didampingi Ketua Bidang Ketahanan KNPI TAUFIK “ TOBO “ CHARMADI. Menurut ERWIN Momentum Hari Kebangkitan Nasional harus membuat kita bangkit dari segala – galanya agar bangsa Indonesia yang gagah ini bisa dilihat lebih luas lagi di mata dunia Internasional. ERWIN menegaskan, Sudah saatnya kini para pemuda bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia melalui berbagai karya kreatif baik di bidang pembangunan maupun pemikiran demi kemajuan bangsa Indonesia. Puncak Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional di Kota Cirebon ditandai hari ini ( 20 mei 2010 ) dengan upacara Bendera di Alun - Alun Kejaksaan Kota Cirebon yang diikuti seluruh elemen masyarakat, Organisasi Kepemudaaan, serta Jajaran Muspida se Kota Cirebon yang dipimpin oleh Walikota Cirebon SUBARDI. ( azi.satriya / rricirebon )

KNPI Selalu Dorong Perubahan ditubuh Pemuda

Author: SEPUTAR CIREBON | Posted at: 23:28 |
KOTA CIREBON, (BN),- Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cirebon selalu dorong perubahan diberbagai aspek dan bidang kehidupan. Program yang sudah dicanangkan melalui rapat pleno pengurus ini akan dilakukan dalam anggaran tahunan pada 2010.
Menurut Ketua KNPI, Erwin R. Josandi kepada BN menyatakan, bahwa KNPI tetap komitmen membangun kepemudaan yang kritis, cerdas dan progresif disegala bidangnya. Pemuda dimata Erwin adalah sosok penerus dan pejuang yang harus tetap diberdayakan melalui potensi yang dimilikinya.
Maka KNPI dalam hal ini akan selalu mengadvokasi kepentingan tersebut dalam rangka memabngun sinergitas antara pemerintah daerah dan kepemudaan yang ada di Kota Cirebon. Erwin sendiri mengakui bahwa pemuda adalah estapeta perjuangan anak bangsa guna menyongsong kepemimpinan kedepan yang lebih baik.
“Dari Pemuda ini diharapkan lahir ide-ide brilian, cerdas, konferhensif dan dinamis dalam rangka keselarasan, keserasian dan kesinambungan dalam membangun paradigma pembangunan daerah yang lebih baik dan maju. Karena tanpa andil pemuda hal itu sangat tak mungkin mengingat posisi pemuda sangat penting dan strategis disegala aspek dan bidang kehidupan di masyarakatm” paparnya saat dijumpai BN di kantornya.
Sementara itu, Liandra SE, salah seorang yang duduk dibarisan Wakil Ketua DPD KNPI Kota Cirebon juga menyatakan hal yang sama. Menurut Liandra pemuda tak ubahnya sosok pemikir dan sosok idealisme yang kerap menempal pada jati diri pemuda. Dan pada saatnya pemikiran dan idelaisme pemuda itu akan dipergunakan dalam sebuah kepentingan yang lebih besar dalam membangun paradigma pembangunan, sosial, politik, pendidikan dan kesehatan yang diformulasikan dalam program Pemerintah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, formula yang lain adalah bagaimana pemuda mampu berkarya nyata dalam bidangnya yang dilakukan melalui transformasi intelektual maupun potensi diri terutama dalam menyangkut peran dan kiprahnya di masyarakat. Dari pemuda, lanutnya, Indonesia kini mencapai kemerdekaannya karena memang semangat pemuda adalah semangat patriotisme yang juga harus diperhatikan oleh kelompok lain juga pemerintah daerah.
“Saya kira pemuda itu idealnya mampu menjadi agen of change di masyarakat, karena memang pemuda adalah salah satu pilar dalam menegakkan kepentingan rakyat diatas segalanya yang dilakukan melalui karya-karya nyata dengan turut mendorong dan memabntu program pemerintah daerah agar tetap serasi, selaras dan berksinambungan. Jika hal itu berjalan, maka konsep paradigma pemuda sat ini hasilnya akan terlohat pada sepuluh atau lima belas tahun mendatang,” ujarnya.

Momentum Agustusan Gebyarkan Budaya Lokal

Sabtu, 08 Agustus 2009
Nurudin/Biro Cirebon, Jawa Barat

Koran Buana Mandiri (KBM)—Budaya lokal adalah identitas sebuah daerah. Melalui budaya lokal daerah mudah dikenal banyak orang. Kebudayaan bisa menjadi pintu gerbang perekonomian daerah, seperti hotel, losmen, tempat wisata, dan makanan khas daerah.
“Kita harus bangga memiliki kebudayaan sendiri dan ini harus dikembangkan secara baik karena membantu peningkatan prekonomian daerah kita,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon DR. H. Wahyo, M.Pd.
Dia mengundang Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cirebon untuk bekerja sama menggebyarkan kebudayaan dan pariwisata daerah pada momentum kelahiran organisasi ini sekaligus menyambut HUT RI 17 Agustus 2009. Yang akan ditampilkan di antaranya lomba nyanyi dan joget tembang-tembang Jawa (Cirebonan), dan berbagai permainan tempo dulu seperti tokle dan selodor.
Hal senada diungkapkan Kabid Pemuda dan Olahraga Drs. H. Agus Muharam. Dengan menggebyarkan olahraga dan pariwisata akan membuat prestasi tersendiri bagi daerah. Memasarkan olahraga melalui peninggalan kebudayaan sangat unik dan menarik. Ini potensi yang harus terus digali dan ditampilkan.
Ketua DPD KNPI Kota Cirebon Drs. Erwin Josandi mengungkapkan, serangkaian acara gebyar budaya merupakan wujud kepedulian terhadap dinamika pariwisata dan budaya Kota Cirebon. *

Pemda Harus Sinergis dengan Organisasi Kepemudaan

Rizal Syaiful Iman, Sekjen DPD KNPI
CIREBON, (MC)- Pemuda sebagai penerus masa depan bangsa, sudah semestinya mendapatkan perhatian lebih dari berbagi kalangan, terutama perhatian dari pemerintah daerah (pemda). Wujud perhatian pemerintah itu, dapat diimplementasikan melalui program-program pemerintah yang ber sinergi dengan organisasi kepemudaan.

Rizal Syaiful Iman, Sekjen DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cirebon yang ditemui MonitorCirebon dirumahnya di jalan Wahidin, Sukasari, Cirebon, jumat (11/9) mengatakan, guna mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap kaum muda dengan melakukan kemitraan antara pemerintah dengan kantong-kantong kepemudaan.

“seperti kita ketahui bersama, persoalan pemuda sekarang ini semakin komplek. Mulai dari meningkatnya angka pengangguran usia produktif, kenakalan remaja yang berimbas pada ketertiban masyarakat, hingga penggunaan narkoba. Hal itu bukan saja menjadi tanggungjawab sekolah atau keluarganya, akan tetapi organisasi kepemudaan seperti KNPI ini sangat peduli terhadap itu”, terang Rizal.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Cirebon, kedepan diminta untuk lebih meningkatkan kerjasamanya. “Bukan hanya dengan KNPI saja, tapi kalau memang di Kota Cirebon ini terdapat organisasi kepemudaan lain yang belum tergabung dengan KNPI juga harus didukung pemerintah kota agar mereka dapat menjalankan program pemberdayaan dan pendampingan dengan maksimal”, imbuhnya.

Rizal juga berharap pada Pemerintah Kota Cirebon agar lebih meningkatkan kerjasama dalam hal pemeberdayan pemuda. “saya juga berharap agar Pemkot dan KNPI mampu berjalan sinergis dalam mengawal program-program kepemudaan, baik program itu adalah program pemerintah ataupun program internal KNPI”, katanya.

Dikatakan pula, selain menjalankan agenda pemberdayaan, DPD KNPI Kota Cirebon, juga menjalankan program advokasi hukum pada masyarakat yang membutuhkan.

Disinggung mengenai sikap politik organisasi KNPI, Rizal mengaku menolak jika KNPI hijrah ke dunia politik praktis. Pasalnya, menurut Rizal KNPI adalah organisasi profesional yang intens dalam mendayagunakan potensi kepemudaan, dan bukan organisasi underbow sebuah partai politik .

“KNPI itu wadah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), yang bertekad membangun bangsa dan pemuda melalui pendayagunaan secara lokal”, sambungnya

Lebih lanjut kata Rizal, selama KNPI berusaha menjembatani para pemuda yang belum memiliki pekerjaan dengan beberapa agen tenaga kerja maupun perusahaan, dengan cara tersebut, KNPI akan lebih bermanfaat bagi pemuda.

Masih kata Rizal, kerja-kerja pemberdayaan pada tingkatan pelajar, KNPI sudah berkali-kali memediasi dan memfasilitasi para pelajar agar energinya dapat dimanfaatkan pada hal-hal yang positif, salah satunya yakni membuat kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong para pelajar agar berkreasi, baik kreasi seni, budaya dan yang lainya. (hum)

Anggota Dewan Terpilih Diminta Pro Rakyat

CIREBON, (MC)- Anggota DPRD Kota Cirebon yang baru beberapa hari dilantik, mestinya harus secepatnya memahami apa yang menjadi tugas sebenarnya sebagai wakil rakyat. Jangan sampai agenda besar memeperjuangkan kepentingan rakyat terabai gara-gara terlena dengan empuknya kursi dewan.

Erwin Rahmat Josandi, Ketua DPD KNPI Kota Cirebon yang dihubungi melalui telepon Jumat, (11/9) mengatakan, pemilu legislatif yang baru beberapa bulan kemarin dilaksanakan dan menghabiskan biaya sangat besar itu, bertujuan agar rakyat dapat benar-benar terwakili kepentinganya.

Menurutnya, masyarakat butuh bukti nyata dari kinerja dewan, bukan sekedar janji dan hanya menguntungkan segelintir orang. “masyarakat telah mengantar mereka para anggota dewan terpilih ke kursi empuk gedung DPRD. Selanjutnya yang harus dikerjakan adalah bertindak aktif dan cepat untuk merealisasikan program-program Pro Rakyat secara tepat”, jelasnya pada Monitor Cirebon.

Dikatakan pula, anggota DPRD yang baru ini, selain harus menjalankan agenda baru yang bakal diterapkan lima tahun mendatang, juga bertanggungjawab atas sisa-sisa tugas anggota DPRD periode sebelumnya yang masih tercecer.

Secara khusus, sesuai kapasitasnya sebagai ketua DPD KNPI Cirebon, Erwin juga berharap agar anggota DPRD yang baru itu dapat memfasilitasi kepentingan pemuda, baik dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia maupun olahraga.

“kami ini di KNPI konsisten dalam memberdayakan pemuda serta berusaha semampu kita untuk mendukung program-program pemerintah. Kami pernah terintegrasi dengan pemerintah kota saat program kota bersih, dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan membantu pemerintah kota Cirebon agar merebut lagi Kota Adipura. Jadi pesan saya untuk anggota DPRD baru ini dapat secara baik mengakomodir kepentingan rakyat dan pemuda yang selanjutnya dituangkan dalam program kerja”, pungkas Erwin.

Beberapa anggota DPRD Kota Cirebon itu saat akan dikonfirmasi Monitor Cirebon jumat (11/9), terkait kinerjanya yang diharapkan masyarakat, tak satupun berhasil ditemui. Saat ditelusuri, seluruh anggota dewan tersebut tengah melakukan rapat Anggaran bersama pihak eksekutif. (hum)

METROPOLIS : PEMKOT DIMINTA TRANSPARAN

CIREBON – Meski telah berlalu hampir dua bulan, ternyata pengumuman CPNS di Kota Cirebon masih menyisakan persoalan. Hal ini disebabkan adanya proses pergantian CPNS yang mengundurkan diri yang dilaksanakan dengan tidak transparan, karena tidak diumumkan secara terbuka.
Di Kota Cirebon sendiri, pada penerimaan CPNS tahun 2009 dari jalur umum, terdapat 10 yang mengundurkan diri dengan alasan diterima di tempat lain. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomer 30 tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, bila ada CPNS yang mengundurkan diri diganti dengan nama yang ada di bawahnya.

Menurut salah seorang peserta tes CPNS Dedi Supriyatno, dalam melakukan pergantian CPNS yang mengundurkan diri, Pemkot Cirebon maupun Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BK Diklat) diminta untuk berlaku transparan.
“Seharusnya BK Diklat bisa mengumumkan nama-nama siapa saja yang mengundurkan diri dan siapa penggantinya,” kata dia kepada Radar, Jumat (5/2).
Transparasi oleh BK Diklat tersebut dianggap perlu karena para peserta yang dulu mengikuti tes CPNS tetapi tidak lulus bisa tahu alasannya. Selain itu, dengan mengumumkan hasil pergantian kepada publik, bisa menghindari adanya dugaan kecurangan. “Kami pada Senin mendatang akan mendatangi DPRD untuk menanyakan mekanisme pergantian CPNS yang mengundurkan diri,” ujar dia.
Bagi Dedi, yang mewakili peserta tes CPNS lainnya, transparansi tentang pergantian CPNS yang mengundurkan diri sangat penting. Bahkan dia berharap, agar persoalan seperti ini tidak lagi terulang di masa yang akan datang. “Pengumuman hasil pergantian CPNS yang mengundurkan diri itu untuk kepentingan publik dan bagi peserta tes CPNS yang lain,” jelasnya.
Tidak hanya itu, dia juga mendesak kepada Pemkot Cirebon untuk memberlakukan denda bagi CPNS yang mengundurkan diri. Sebab, pemberlakuan denda tersebut telah diterapkan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Brebes yang nilainya mulai dari Rp10 juta.
“Dengan adanya denda tersebut, nantinya tidak ada lagi CPNS yang telah dinyatakan lulus lalu mengundurkan diri dengan berbagai alasan,” tegas Dedi.
Berkaiatan dengan persoalan pergantian CPNS yang mengundurkan diri, Dedi membuka posko pengaduan di Jalan Jagasatrau No 7 Kelurahan Kasepuhan. (mam)

Mekanisme Penentuan CPNS Pengganti Disoal

KESAMBI – Pelaksanaan tes CPNS tahun anggaran 2009 pemeritah Kota Cirebon mulai menuai kritik. Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan, DPD KNPI Kota Cirebon, Hartoyo mengatakan telah terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang terkait dengan penggatian 10 peserta lolos CPNS yang mengundurkan diri.
“Kenapa dikatakan penyalahgunaan wewenang? Karena mana payung hukumnya? Belum ada payung hukum yang mengaturnya kan? Kenapa mereka berani-berani?,” ujarnya, Selasa (2/2).
Berdasarkan data yang dimilikinya, pengganti peserta yang lolos CPNS berasal dari peserta yang tidak lolos CPNS. Sedangkan, kata dia, secara logika peserta yang tidak lolos CPNS berarti tidak memenuhi kualifikasi dari penilaian yang ada.
“Sudah tahu ngga lolos. Koq malah dimasukkan jadi pengganti. Koq bisa?,” tanyanya kepada koran ini saat ditemui di sekretariat KNPI Kota Cirebon.
Hartoyo menyampaikan, untuk mencari pengganti, mestinya panitia penerimaan CPNS mengajukan kembali formasi yang dibutuhkan. Untuk kemudian digelar tes secara terbuka, dan yang lulus, baru bisa jadi penggantinya. Berbeda halnya dengan partai politik dalam pencalegan kemarin, sistem yang berlaku saat yang pertama berhalangan, maka penggantinya berasal dari urutan berikutnya.
“Kalau begini caranya, maka kami minta polisi dan kejaksaan untuk turun menyikapi indikasi penyalahgunaan wewenang ini,” paparnya.
Terpisah, Dedi Supriyatno, peserta CPNS, pendaftar formasi guru SMP IPS, merasa dizolimi. Terkesan, tes CPNS itu murni, padahal hasilnya sudah diplot, dan yang lulus hanya orang-orang tertentu. Sementara peserta umum yang lainnya hanya penghibur.
“Padahal para peserta itu sudah berusaha maksimal. Tapi ketika lihat pengumuman, banyak kelahiran peserta yang kelahirannya masih muda, secara usia sebenarnya belum memiliki masa kerja,” paparnya.
Dedi mengakui, untuk membuktikan indikasi sudah diplot ini cukup sulit. Tapi yang dirasakan kurang transparan, contoh, soal peserta pengganti, jika hasil tes CPNS sebelumnya diumumkan terbuka, maka proses itupun dilakukan terbuka. “Ketua panitia penerimaan CPNS dan walikota harus bertanggungjawab. Banyak indikasi ketidaktransparan, saya sebagai peserta menuntut keadilan,” ungkapnya.
Peserta tes CPNS lainnya, Syahirul Alim, pada formasi guru teknologi informasi dan komputer, melihat proses dan mekanisme tes CPNS kemarin melihat banyak peluang kecurangan. Diantaranya, terlihat dari saat pelaksanaan tes CPNS tidak cukup ketat, membuka peluang besar untuk masuknya banyak pihak yang menggunakan joki. “Ketika pelaksanaan tes, banyak yang tidak diperiksa. Kalau begini caranya kami akan aksi,” katanya.
Alim meminta agar kejadian tahun ini tidak terulang pada pelaksanaan tes CPNS mendatang. Karena itu akan melukai perasaan orang kecil, mengabdi sudah sejak lama di lingkungan dinas, juga memiliki kemampuan untuk lolos tes. Karena itu dirinya meminta kepada anggota DPRD untuk turun mengusut persoalan ini.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Karir HM Jusuf, BK Diklat, menampik jika persoalan penggantian itu tidak memiliki payung hukum. Menurutnya, aturan yang memayungi adalah Peraturan Kepala BKN Nomer 30 tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. Didalamnya menyatakan, apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya, dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
”Jadi tidak tepat kalau tidak ada payung hukumnya. Sayang formasinya, lagi pula memberi kesempatan masyarakat untuk diangkat jadi PNS,” paparnya.
Lalu kenapa tidak diumumkan? Jusuf mengaku proses penggantian ini hasilnya tetap diumumkan, hanya saja tidak melalui media masa, karena terkait dengan kemampuan anggaran. Pergantian juga bisa dilakukan selama yang mengundurkan diri diikuti dengan pengajuan surat pengunduran dirinya.
Sedangkan soal denda, Pemkot Cirebon belum menerapkan, dan akan jadi pertimbangan untuk diterapkan di tahun-tahun berikutnya. ”Kalau pengumuman secara internal ada. Tapi tidak diumumkan secara luas, karena terkait biaya,” (hen)

Parpol Sudah Jalankan Fungsi Aspirasi Masyarakat [Nusantara]

Kota Cirebon, Pelita
Sederetan nama anggota DPRD terpilih Kota Cirebon belum lama ini dilantik. Salah satunya yakni Dani Mardani, dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sederetan pengalaman berorganisasi telah disandangnya, antara lain sebagai Ketua BM PAN Kota Cirebon, Wakil Ketua DPD PAN Kota Cirebon, serta Wakil Ketua KNPI Kota Cirebon.
Dalam perbincangannya dengan Pelita, Selasa (25/8), ia banyak memberikan pandangan atau persepsi terhadap fungsi Parpol dalam perannya di masyarakat. Menurut dia, partai politik sudah memerankan fungsinya, walaupun kualitas fungsionalisasinya belum maksimal, dan memberikan dampak politik yang meluas dan berarti bagi masyarakat.
Menurut pendapat saya, partai politik sudah menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan merealisasikan aspirasi masyarakat walaupun yang diperbuat oleh partai politik belum maksimal dari yang seharusnya tapi mudah-mudahan dalam perkembangannya nanti partai politik dapat berbuat lebih untuk rakyat, katanya.
Lebih lanjut Dani menambahkan, fungsi Parpol sudah jelas diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dimana bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana edukasi politik, integrasi bangsa, penyerap, penghimpun, dan penyalur apirasi politik masyarakat, partisipasi politik masyarakat, rekrutment politik dalam pengisian jabatan politik.
Ketika ditanya kondisi masyarakat sekarang, apakah cenderung menyambut multipartai, Dani menjawab dengan kemajuan pola pikir masyarakat, menurutnya, masyarakat lebih cenderung multi partai.
Alasannya karena dengan multipartai masyarakat lebih banyak peluang dalam berpartisipasi politik. Namun walaupun multipartai dalam rangka efisiensi dan efektivitas demokrasi saya pikir masyarakat menghendaki partai peserta pemilu untuk pemilu kedepan tidak terlalu banyak, ujar pria yang juga memiliki pengalaman kerja sebagai Advokat pada Law Firm Kasimura, Staff BKHH Unswagati, dan Tim Konsultan Hukum PDAM Kota Cirebon. (ck-38)