Perwali Bunuh Sekolah Swasta

Hasil Rapat, FKKSS Berencana PTUN-Kan Perwali PPDB

KESAMBI – Akibat PPDB tahun ini, nasib sekolah swasta nyaris di ujung tanduk. Ungkapan keprihatinan mendalam itu disampaikan Forum Komunikasi Kepala SMP/MTS (FKKSS) Se-Kota Cirebon, Agus Sunandar SPd. Menurutnya, Perwali PPDB Nomor 15 tahun 2010 itu telah membunuh sekolah swasta. “Perwali ini telah membunuh sekolah swasta,” ujarnya, Kamis (15/7).

Bagi Agus, akibat Perwali dan pelaksanaan PPDB tahun ini, sebagian besar sekolah-sekolah swasta sudah dalam kondisi kolaps. Pasalnya, tidak sedikit siswa yang telah mendaftar ke sekolah swasta, namun mendaftar lagi ke sekolah negeri dan diterima di negeri. Padahal saat itu pendaftaran PPDB telah ditutup.

“Saya tidak tahu kenapa kok bisa begitu. Padahal sudah jelas pendaftaran sudah ditutup,” terangnya kepada koran ini saat ditemui di ruang kerjanya di SMP Widya Utama.

Menurutnya, kehancuran sekolah swasta jauh-jauh hari sudah dikhawatirkan para pengelola sekolah swasta dengan pemberlakuan kuota 90:10. Sebab, pada mulanya siswa yang menimba pendidikan di sekolah swasta, sebagian besar berasal dari siswa Kota Cirebon. Sedangkan luar kota sangat sedikit. Sementara di sekolah negeri siswa luar kota mulanya sebesar 40 persen. Artinya, kuota ini sama saja tidak memberi kesempatan sekolah swasta untuk maju.

”Sekarang harapannya kan bagi yang tidak tertampung di negeri, siswa bisa bersekolah di swasta. Tapi praktiknya tidak, yang tersisa itu masih juga diambil sekolah negeri. Setelah pengumuman kelulusan, penerimaan masih saja dilakukan. Apakah negeri passing grade-nya berubah setelah pengumuman, atau melakukan dengan cara lain, yang saya sendiri tidak mengerti cara apa itu,” ungkapnya.

Tidak kalah penting, kata dia, Perwali dibuat tanpa dasar hukum yang detail. Perwali itu adalah bentuk diskriminasi pendidikan. Padahal pasal 2 ayat 1 UU Sisdiknas berbunyi, Pemda wajib memberi pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu, bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Pasal 4, 5 dan 6 UU Sisdiknas juga menyiratkan seperti itu.

Lebih parah lagi, sambung Agus, Perwali sudah bertabrakan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Sudah diketahui secara luas, bahwa pembiayaan pendidikan di setiap daerah tidak melulu dibiayai oleh daerah, justru mayoritas didanai APBN dan APBD Provinsi. Lalu bagaimana dengan anak-anak Kota Cirebon yang bersekolah di luar Kota Cirebon, berkuliah di banyak daerah di nusantara.

”Boleh semangatnya otonomi. Tapi jangan lupa bingkainya tetap NKRI. Pengelola kota ini harus tahu dan sadar akan itu. Peraturan yang di bawah tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ucapnya.

Menyikapi kondisi ini, Agus mengatakan dalam rapat FKKSS tentang evaluasi PPDB kemarin, sempat mencuat wacana untuk mem-PTUN-kan Perwali. Wacana ini juga telah mendapat dukungan dari para guru-guru swasta, karena ini menyangkut nasibnya. ”Tolong dengar wahai pemimpin kota ini. Lihat langsung di bawah sini,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan, DPD KNPI Kota Cirebon, Hartoyo mengatakan bercermin dari keadaan yang ada, sangat mendesak untuk mengevaluasi Perwali. (hen)

KNPI Desak Pembatasan Warga Luar Kota Dicabut

Radar Cirebon
Sabtu, 3 Juli 2010

Lemahwungkuk-Eksodus warga Kabupaten Cirebon dengan membuat kartu keluarga (KK) agar bisa bersekolah di Kota Cirebon, menjadi perhatian masyarakat.
Pengurus DPD KNPI Kota Cirebon, Hartoyo menilai kebijakan Walikota melakukan pembatasan siswa dari luar daerah adalah kebijakan yang salah. karena bagaimanapun pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara, tidak terkecuali warga Kabupaten Cirebon yang ingin bersekolah di kota. "Kalau kondisinya seperti ini, berarti Walikota telah membuat kebijakan yang salah dan melanggar HAM." ungkapnya.
Menurut Hartoyo, mengacu kepada UUD 45, setiap warga negara punya hak mendapatkan pengajaran dan tidak pernah mengenal batas wilayah. Malah dalam Islam juga menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu hingga ke negeri China dan tidak pernah ada pembatasan wilayah.
Melihat kondisi demikian, pria kelahiran Semarang ini mendesak Walikota untuk mencabut kebijakan pembatasan siswa. Jika tetap diterapkan, sambungnya. Maka Walikota yang diusung PDIP ini jelas menyalahi Undang-undang.
"Kami menuntut aturan pembatasan siswa dari luar daerah untuk dicabut." desaknya.
Pihaknya juga mendesak Gubernur untuk turun tangan dan meminta perwali tersebut dicabut. karena pendidikan bersifat universal dan tidak boleh dipersempit.
banyaknya warga luar daerah yang membuat KK (kartu keluarga) sebenarnya bukan warga yang salah. Kondisi ini muncul akibat sebuah aturan yang salah hingga terjadi eksodus penduduk ke Kota Cirebon." ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Kependudukan Maman Firmansyah saat ditemui diruang kerjanya membenarkan kesibukan Disdukcapil sejak pertengahan Juni semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya anak-anak usia sekolah dari Kabupaten yang mengajukan pindah ke kota dengan alasan untuk bisa tetap melanjutkan sekolah ke kota.
"Peningkatan pembuatan KK ini akibat banyaknya warga yang pindah ke sini untuk mengurus KK. dan KK menjadi salahsatu persyaratan mendaftar ke sekolah bagi mereka yang bukan dari luar Kota Cirebon." ungkapnya.
Menurut pria berkacamata ini, karena banyaknya yang mengajukan KK pindahan, pihaknya tidak hafal angka pastinya. Namun dirinya menegaskan pengajuan pembuatan KK jumlahnya mencapai ratusan dan pekan-pekan ini menjadi hari-hari yang menyibukkan bagi Disdukcapil.
Pengajuan pindah untuk bersekolah di Kota Cirebon dengan membuat KK sebenarnya legal, tapi dampaknya tetap saja mereka menikmati anggaran pendidikan di Kota Cirebon.
Sekdes Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, Hendra Rusnandar membenarkan warganya yang akan melanjutkan sekolah ke Kota Cirebon banyak yang mengajukan surat pindah. Kepindahan mereka rata-rata untuk bisa bersekolah di kota, meskipun pada perjalanannya nanti mereka tetap tinggal di Desa Pamengkang.
"Warga mengajukan surat pindah dan numpang KK di saudara mereka yang di kota, tetapi itupun hanya bersifat administratif saja. kenyataannya nanti mereka tetap tinggal disini(Pamengkang.red)." pungkasnya. (abd)

http://www.knpikotacirebon.blogspot.com

Tujuh Kepala Daerah Dapat KNPI Award

Selasa, 15 Juni 2010 | 17:19 WIB

BANDUNG, TRIBUN - Tujuh kepala daerah, yakni Wali Kota Bandung, Bupati Karawang, Wali Kota Cirebon, Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bupati Sumedang, Bupati Purwakarta, dan Wali Kota Bekasi, mendapat KNPI Award dalam acara pembukaan rapat kerja daerah DPD KNPI Jabar di aula barat Gedung Sate, Selasa (15/6).
Ketua panitia, Hotma Agus Sihombing, mengatakan bahwa kehadiran para kepala daerah merupakan simbol dukungan dan konsistensi pemerintah dalam rangka memajukan para pemuda. Dan, katanya, pemberian penghargaan sebagai bukti dari dukungan nyata yang telah diberikan oleh enam kepala daerah tersebut.
Di tempat yang sama Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf, berpesan dalam acara pemuda ini agar perannya mampu menjadi agen perubahan dan informasi untuk masyarakat terutama usia perkawinan usia yang masih banyak dilakukan dalam umur yang masih remaja.
"Pemuda harus menjadi agen perubahan di masing-masing wilayah," kata Dede.
Ketua DPD KNPI Jabar Dian Rahadian mengatakan pemberian penghargaan akan dilakukan setiap tahun. Penilaian diberikan kepada KNPI wilayah kabupaten/kota masing-masing. (Tantan)

HARI KEBANGKITAN NASIONAL : INDONESIA HARUS LEBIH MAJU LAGI

Perjuangan Harus dilanjutkan.

Kota Cirebon Jawa Barat, Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh tanggal 20 Mei harus bisa menjadi renungan semua pihak akan perjuangan para pendahulu kita di zaman dulu. Kepada RRI Sekertaris Generasi Muda Forum Komuniskasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI POLRI – GM FKPPI – Kota Cirebon MOHAMMAD DANY JAELANI S.Sos mengatakan Sebagai generasi penerus bangsa kita para pemuda – pemudi harus bisa melanjutkan perjuangan para pendahulu kita untuk menggelorakan kembali semangat nasionalisme. Menurutnya dengan tema “ Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Tingkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI –“ kita harus lebih membangkitkan jiwa dan semangat Patriotisme terutama dalam jiwa masing – masing individu, karena masih banyak pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang belum diselesaikan. Semangat kepahlawanan harus pula kita jelmakan dalam bentuk sikap tindak tanduk yang jujur tidak mementingkan Diri Sendiri atau golongannya. Refleksi Kebangkitan Nasional pun bisa dilakukan dengan Pengabdian terhadap tugas, kesadaran diri pribadi serta tanggung jawab yang penuh atas apa yang dikerjakan terutama dalam bersosial dengan lingkungan masyarakat. Kita juga harus bersatu padu karena kemunculan secara tidak terduga akan ego sentries dari Individu ataupun kelompok bisa saja terjadi kapan pun dan dimanapun. Untuk itu dengan bersatu dan maju bersama – sama tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan lebih maju lagi. Lebih lanjut DANY JAELANI mengatakan, dalam memeperingati Hari kebangkitan Nasional pihaknya juga akan menggelar aksi social berupa kunjungan ke panti asuhan di wilayah Kota Cirebon tepatnya di Panti BUDI ASIH Wahidin Kota Cirebon untuk memberikan sedikit bantuan social kepada saudara – saudara yang berhak. Hal serupa juga diungkapkan Komite Nasional Pemuda Indonesia – KNPI – Kota Cirebon ERWIN JOSANDI didampingi Ketua Bidang Ketahanan KNPI TAUFIK “ TOBO “ CHARMADI. Menurut ERWIN Momentum Hari Kebangkitan Nasional harus membuat kita bangkit dari segala – galanya agar bangsa Indonesia yang gagah ini bisa dilihat lebih luas lagi di mata dunia Internasional. ERWIN menegaskan, Sudah saatnya kini para pemuda bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia melalui berbagai karya kreatif baik di bidang pembangunan maupun pemikiran demi kemajuan bangsa Indonesia. Puncak Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional di Kota Cirebon ditandai hari ini ( 20 mei 2010 ) dengan upacara Bendera di Alun - Alun Kejaksaan Kota Cirebon yang diikuti seluruh elemen masyarakat, Organisasi Kepemudaaan, serta Jajaran Muspida se Kota Cirebon yang dipimpin oleh Walikota Cirebon SUBARDI. ( azi.satriya / rricirebon )

KNPI Selalu Dorong Perubahan ditubuh Pemuda

Author: SEPUTAR CIREBON | Posted at: 23:28 |

KOTA CIREBON, (BN),- Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cirebon selalu dorong perubahan diberbagai aspek dan bidang kehidupan. Program yang sudah dicanangkan melalui rapat pleno pengurus ini akan dilakukan dalam anggaran tahunan pada 2010.
Menurut Ketua KNPI, Erwin R. Josandi kepada BN menyatakan, bahwa KNPI tetap komitmen membangun kepemudaan yang kritis, cerdas dan progresif disegala bidangnya. Pemuda dimata Erwin adalah sosok penerus dan pejuang yang harus tetap diberdayakan melalui potensi yang dimilikinya.
Maka KNPI dalam hal ini akan selalu mengadvokasi kepentingan tersebut dalam rangka memabngun sinergitas antara pemerintah daerah dan kepemudaan yang ada di Kota Cirebon. Erwin sendiri mengakui bahwa pemuda adalah estapeta perjuangan anak bangsa guna menyongsong kepemimpinan kedepan yang lebih baik.
“Dari Pemuda ini diharapkan lahir ide-ide brilian, cerdas, konferhensif dan dinamis dalam rangka keselarasan, keserasian dan kesinambungan dalam membangun paradigma pembangunan daerah yang lebih baik dan maju. Karena tanpa andil pemuda hal itu sangat tak mungkin mengingat posisi pemuda sangat penting dan strategis disegala aspek dan bidang kehidupan di masyarakatm” paparnya saat dijumpai BN di kantornya.
Sementara itu, Liandra SE, salah seorang yang duduk dibarisan Wakil Ketua DPD KNPI Kota Cirebon juga menyatakan hal yang sama. Menurut Liandra pemuda tak ubahnya sosok pemikir dan sosok idealisme yang kerap menempal pada jati diri pemuda. Dan pada saatnya pemikiran dan idelaisme pemuda itu akan dipergunakan dalam sebuah kepentingan yang lebih besar dalam membangun paradigma pembangunan, sosial, politik, pendidikan dan kesehatan yang diformulasikan dalam program Pemerintah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, formula yang lain adalah bagaimana pemuda mampu berkarya nyata dalam bidangnya yang dilakukan melalui transformasi intelektual maupun potensi diri terutama dalam menyangkut peran dan kiprahnya di masyarakat. Dari pemuda, lanutnya, Indonesia kini mencapai kemerdekaannya karena memang semangat pemuda adalah semangat patriotisme yang juga harus diperhatikan oleh kelompok lain juga pemerintah daerah.
“Saya kira pemuda itu idealnya mampu menjadi agen of change di masyarakat, karena memang pemuda adalah salah satu pilar dalam menegakkan kepentingan rakyat diatas segalanya yang dilakukan melalui karya-karya nyata dengan turut mendorong dan memabntu program pemerintah daerah agar tetap serasi, selaras dan berksinambungan. Jika hal itu berjalan, maka konsep paradigma pemuda sat ini hasilnya akan terlohat pada sepuluh atau lima belas tahun mendatang,” ujarnya.

Momentum Agustusan Gebyarkan Budaya Lokal

Sabtu, 08 Agustus 2009
Nurudin/Biro Cirebon, Jawa Barat

Koran Buana Mandiri (KBM)—Budaya lokal adalah identitas sebuah daerah. Melalui budaya lokal daerah mudah dikenal banyak orang. Kebudayaan bisa menjadi pintu gerbang perekonomian daerah, seperti hotel, losmen, tempat wisata, dan makanan khas daerah.
“Kita harus bangga memiliki kebudayaan sendiri dan ini harus dikembangkan secara baik karena membantu peningkatan prekonomian daerah kita,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon DR. H. Wahyo, M.Pd.
Dia mengundang Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cirebon untuk bekerja sama menggebyarkan kebudayaan dan pariwisata daerah pada momentum kelahiran organisasi ini sekaligus menyambut HUT RI 17 Agustus 2009. Yang akan ditampilkan di antaranya lomba nyanyi dan joget tembang-tembang Jawa (Cirebonan), dan berbagai permainan tempo dulu seperti tokle dan selodor.
Hal senada diungkapkan Kabid Pemuda dan Olahraga Drs. H. Agus Muharam. Dengan menggebyarkan olahraga dan pariwisata akan membuat prestasi tersendiri bagi daerah. Memasarkan olahraga melalui peninggalan kebudayaan sangat unik dan menarik. Ini potensi yang harus terus digali dan ditampilkan.
Ketua DPD KNPI Kota Cirebon Drs. Erwin Josandi mengungkapkan, serangkaian acara gebyar budaya merupakan wujud kepedulian terhadap dinamika pariwisata dan budaya Kota Cirebon. *